Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa Barat membuka ruang kolaborasi bersama mitra media melalui kegiatan coffee morning. Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan media sekaligus membahas program pemerintah serta sejumlah isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Kepala Diskominfo KSB, Dedi Damhudi M. Khatimah, S.P., M.Si., mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membuka sekat komunikasi antara pemerintah daerah dan insan media. Menurutnya, pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah membutuhkan dukungan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Kegiatan ini untuk diberikan ruang kepada OPD pengampu untuk menyampaikan program-program kepala daerah terkait program KSB Maju Luar Biasa dan KSB Maju,” ungkap Dedi.
Ia menjelaskan, forum coffee morning diharapkan tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran informasi antara pemerintah daerah dan media. Dengan demikian, program serta kebijakan pemerintah dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas.
Dalam forum tersebut, Kepala Dinas Perikanan KSB, Agus Purnawan, S.Pi., MM., turut memaparkan persoalan pengawasan dan penanganan praktik illegal fishing di wilayah perairan KSB.
Agus mengatakan, pemerintah daerah telah berupaya melakukan pencegahan illegal fishing di wilayah pesisir KSB dengan berkoordinasi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun, keterbatasan kewenangan menjadi salah satu kendala dalam melakukan penertiban secara langsung.
“illegal fishing agak sulit kita tertibkan, karena ini kewenangan provinsi. Kita memang memiliki Pokmaswas yang melindungi pesisir, namun kewenangan pembinaan dimiliki provinsi,” katanya.
Menurut Agus, pembagian kewenangan tersebut berkaitan dengan regulasi nasional yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan wilayah laut antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Karena itu, setiap temuan maupun informasi terkait aktivitas illegal fishing di wilayah perairan KSB dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
Agus berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara bersama melalui sinergi pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta masyarakat pesisir.
“Semoga kewenangan ini bisa kembali ke kita agar masalah illegal fishing bisa kita selesaikan secara bersama-sama,” pungkasnya.
Ia menilai penguatan pengawasan penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, melindungi habitat biota laut, serta mempertahankan ekosistem pesisir dan laut di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. (WS.01)