Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menekankan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.
Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP Ratnawati dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu, (14/10/2026), saat menyampaikan pemandangan umum terhadap Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam dokumen pemandangan umumnya, ia mencatat RAPBD 2027 dirancang dengan target pendapatan daerah sebesar Rp1,512 triliun, belanja daerah Rp1,917 triliun, serta pembiayaan netto Rp 405 miliar.
Ia menyambut baik tema pembangunan APBD 2027, yakni “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru”. Namun, ia mengingatkan agar tema tersebut diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang konkret, adil, transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, belanja daerah harus memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban, serta sosial. Setiap alokasi anggaran, kata Ratna sapaan akrabnya tersebut, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap alokasi dan arah penggunaan anggaran dalam RAPBD 2027. Catatan itu mencakup enam bidang yang dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.
Pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Fraksi PDIP menyoroti alokasi anggaran Dinas Pertanian sebesar Rp 83,69 miliar dan Dinas Perikanan Rp16,23 miliar. Anggaran tersebut diharapkan mendukung penyediaan jalan usaha tani, embung, jaringan irigasi, benih dan bibit unggul, sarana penangkapan ikan bagi nelayan kecil, serta pencegahan penyakit ternak.
Di bidang pendidikan, ia menyoroti alokasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai Rp 400,65 miliar. Program beasiswa dan bantuan pendidikan diminta terus dijaga kualitasnya serta diawasi agar penyalurannya tepat sasaran dan transparan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, ia mencatat alokasi Dinas Kesehatan sebesar Rp176,07 miliar dan RSUD Asy-Syifa Rp 95,48 miliar. Anggaran tersebut diharapkan mendukung percepatan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar, jaminan kesehatan masyarakat, penurunan stunting, serta ketersediaan obat dan tenaga medis hingga tingkat puskesmas dan desa.
Untuk sektor perumahan dan sosial, ia meminta agar intervensi anggaran diarahkan pada rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), jaminan sosial bagi pekerja rentan miskin, serta bantuan logistik dan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Fraksi juga menekankan pentingnya penggunaan data kesejahteraan sosial yang akurat dan mutakhir, termasuk berdasarkan nama dan alamat, agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada warga miskin ekstrem yang terlewatkan.
Pada klaster UMKM, perdagangan, dan industri, ia menyoroti alokasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp39,22 miliar serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp17,36 miliar.
Ia meminta agar bantuan stimulan modal usaha dan pengembangan kewirausahaan pemula diperkuat. Selain itu, pelatihan keterampilan vokasional bagi pencari kerja harus diselaraskan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal serta perkembangan industri dan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat.
Langkah tersebut dinilai penting agar peserta pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di pasar kerja, sekaligus mencegah munculnya pengangguran terdidik baru.
Pada bidang infrastruktur, ia mencatat alokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp352,56 miliar, dengan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mencapai Rp223,85 miliar.
Ia meminta pembangunan infrastruktur memprioritaskan pemeliharaan dan rekonstruksi jalan, penyediaan air bersih, drainase lingkungan, serta jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
Pengawasan mutu pekerjaan fisik juga menjadi perhatian. Fraksi PDIP menegaskan besarnya anggaran infrastruktur harus diimbangi pengendalian kualitas yang transparan dan profesional agar hasil pembangunan memenuhi standar teknis dan tidak cepat mengalami kerusakan.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, ia menyatakan menerima Raperda APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut pada tahapan rapat berikutnya.
Fraksi tersebut menilai pengantar nota keuangan dan Raperda APBD 2027 secara umum telah disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pembahasan lanjutan tetap diharapkan mampu memastikan anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga berharap kemitraan antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat melalui dialog, kritik, dan evaluasi yang konstruktif demi mendorong pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat yang lebih maju dan berkeadilan. (WS.01)