Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyoroti ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan serta rencana penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp450 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor tambang, memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) realistis, serta menjamin setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD KSB pada Rabu, 14 Oktober 2026. Pandangan umum Fraksi Gerindra dibacakan oleh Riyan Maulana, S.AP., sebagai bagian dari pembahasan Raperda APBD 2027.
Dalam dokumen pandangannya, ia menilai tantangan APBD 2027 bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut mampu mendorong transformasi struktur ekonomi KSB agar lebih beragam, produktif, dan berdaya saing.
Dia memberikan perhatian terhadap target PAD 2027 sebesar Rp268,20 miliar atau sekitar 17,74 persen dari total pendapatan daerah. Angka tersebut meningkat dibandingkan PAD tahun 2026 yang disebut sebesar Rp159 miliar.
Menurutnya, kenaikan target tersebut harus didukung strategi yang realistis dan terukur, mulai dari optimalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data objek pajak, digitalisasi pemungutan, hingga pemanfaatan aset daerah.
Pemerintah daerah diminta menjelaskan dasar perhitungan target PAD, potensi penerimaan yang menjadi sumber peningkatan, serta langkah konkret untuk memastikan target dapat tercapai tanpa mengganggu iklim investasi dan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menekankan bahwa penguatan kemandirian fiskal tidak cukup mengandalkan penerimaan yang fluktuatif. Pemerintah perlu memperluas aktivitas ekonomi produktif dan mengembangkan sumber pendapatan baru secara berkelanjutan.
Selain pendapatan, dia menyoroti efektivitas belanja daerah yang diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, serta memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan.
Dalam nota keuangan RAPBD 2027, alokasi anggaran yang disebutkan antara lain sekitar Rp83,70 miliar untuk Dinas Pertanian, Rp16,24 miliar untuk Dinas Perikanan, Rp23,54 miliar untuk Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Rp39,23 miliar untuk Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
Ia meminta pemerintah menjelaskan sasaran dan hasil nyata yang ingin dicapai dari alokasi tersebut, terutama dalam peningkatan produktivitas, nilai tambah produk, penguatan usaha masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan pusat ekonomi baru.
Program unggulan Kartu Sumbawa Barat Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa juga diminta tidak hanya dinilai berdasarkan terlaksananya kegiatan. Pemerintah perlu menunjukkan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat dan pencapaian target pembangunan daerah.
Persoalan struktur ekonomi menjadi salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra. Dalam pandangan umumnya, sektor pertambangan disebut memberikan kontribusi sekitar 69,68 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku KSB pada 2025.
Dominasi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi agenda diversifikasi ekonomi daerah. Ia meminta pemerintah menyusun strategi fiskal yang konsisten untuk mengembangkan sumber pertumbuhan alternatif di luar pertambangan.
Sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan industri dinilai perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya memperluas basis ekonomi daerah. Potensi kehutanan juga diminta dipertimbangkan sebagai sumber nilai tambah ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Dia mencatat sekitar 60 persen wilayah KSB merupakan kawasan hutan. Karena itu, pemanfaatan potensi hasil hutan kayu maupun nonkayu perlu diimbangi pengelolaan berkelanjutan dan perlindungan fungsi ekologis.
Fraksi tersebut juga meminta pemerintah memprioritaskan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan agar BPBD dan Damkarmat mampu menjangkau titik-titik terjauh dan terluar yang belum dapat diakses oleh peralatan yang tersedia.
Dalam aspek pembiayaan, ia menyoroti rencana penerimaan pembiayaan 2027 sebesar Rp450 miliar yang bersumber dari SILPA tahun anggaran 2026. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp45 miliar.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan SILPA tersebut dengan mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2026.
Menurut fraksi ini, perhitungan yang cermat diperlukan agar asumsi pembiayaan tidak menimbulkan risiko terhadap keseimbangan APBD 2027. Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah antisipasi apabila realisasi SILPA tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan.
Terkait penyertaan modal daerah, dia meminta penjelasan mengenai peruntukan dana, dasar kajian investasi, evaluasi kinerja, tingkat risiko, serta proyeksi manfaat ekonomi dan sosial. Penyertaan modal diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan pembiayaan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan memiliki manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dia turut menekankan pentingnya riset dan evaluasi dalam menentukan kebijakan ekonomi daerah. Penetapan sektor unggulan, pengembangan klaster industri, dan alokasi anggaran program prioritas dinilai perlu didasarkan pada kajian yang mempertimbangkan potensi sektor, rantai nilai, pasar, risiko, daya saing, serta dampak terhadap perekonomian daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan kajian atau penilaian risiko yang menjadi dasar strategi ekonomi dalam APBD 2027.
Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan juga diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan anggaran berikutnya agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Ia berpandangan, kekuatan sektor pertambangan tetap dapat menjadi modal pembangunan. Namun, dalam jangka menengah, kekuatan tersebut perlu dimanfaatkan untuk membangun sektor-sektor ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Dengan demikian, RAPBD 2027 diharapkan tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. (WS.01)