Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta pemerintah daerah memastikan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dikelola secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Golkar menyoroti potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pemerataan pembangunan antarwilayah, serta kejelasan rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp45 miliar.
Catatan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD KSB 2027 pada rapat paripurna DPRD, Rabu, (14/10/2026).
Fraksi Golkar yang diwakili juru bicara H. Tamsil menyambut positif tema pembangunan 2027, yakni “Akselerasi Pelayanan Dasar, Produktivitas Daerah, dan Pertumbuhan Klaster Ekonomi Baru”. Namun, Golkar menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.
Dalam pandangannya, ia juga meminta agar pembangunan fisik tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, melainkan memperhatikan keseimbangan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah KSB diproyeksikan mencapai Rp1,512 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp268,20 miliar, pendapatan transfer Rp1,145 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp98,94 miliar.
Ia memberikan respons positif terhadap proyeksi peningkatan pendapatan tersebut. Meski demikian, ia meminta penjelasan yang akurat mengenai apakah target PAD telah disusun berdasarkan potensi maksimal yang realistis.
Menurutnya, kejelasan perhitungan pendapatan penting untuk menghindari persoalan pada akhir tahun anggaran, terutama apabila target penerimaan tidak tercapai atau menyisakan SILPA dalam jumlah besar.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan perencanaan pendapatan disusun secara cermat, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam menentukan belanja dan program pembangunan.
Ia mencatat belanja daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp1,917 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai program pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), urusan wajib, Standar Pelayanan Minimal, serta ketentuan belanja wajib atau mandatory spending.
Dia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengelola anggaran secara efektif dan efisien, transparan, serta akuntabel dengan tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan.
Salah satu penekanan utama adalah memastikan belanja daerah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Selain itu, pembangunan fisik harus memperhatikan keseimbangan antarwilayah agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antara satu wilayah dan wilayah lainnya.
Ia juga mengingatkan agar perencanaan kegiatan yang telah dilengkapi anggaran tidak berhenti pada dokumen perencanaan. Seluruh kepala OPD selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) diminta memaksimalkan waktu pelaksanaan agar kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.
Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan kegiatan dengan berbagai alasan, termasuk keterbatasan waktu, perlu diantisipasi sejak awal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi SILPA pada akhir tahun anggaran.
Pada aspek pembiayaan daerah, ia menyoroti penerimaan pembiayaan sebesar Rp450 miliar. Dalam dokumen yang menjadi dasar pandangan fraksi, pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar Rp45 miliar untuk penyertaan modal daerah, sedangkan pembiayaan neto mencapai Rp405 miliar.
Golkar secara khusus meminta pemerintah daerah menjelaskan rencana penyertaan modal tersebut, termasuk ke mana dana akan dialokasikan dan berapa nilai untuk masing-masing penerima.
Permintaan itu dinilai penting agar penggunaan dana penyertaan modal dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari pembahasan anggaran yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kejelasan alokasi penyertaan modal juga menjadi bagian penting dalam menilai arah kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran mendatang.
Menutup pemandangan umum menyatakan menerima Raperda APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Meski menerima untuk dilanjutkan, Golkar menegaskan pentingnya memperhatikan seluruh catatan yang disampaikan, terutama mengenai optimalisasi pendapatan, efektivitas pelaksanaan belanja, pemerataan pembangunan, pencegahan SILPA, dan transparansi penyertaan modal daerah.
Ia berharap APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kabupaten Sumbawa Barat. (WS.01)