Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – DPRD Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap kinerja pemerintah daerah dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Catatan tersebut disampaikan Panitia Khusus (Pansus) dalam rapat paripurna, Jumat, (27/3/2026).
Ketua Pansus, Norvie Apriansyahi, mengatakan bahwa, meskipun sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian positif, masih terdapat sejumlah sektor yang membutuhkan perbaikan serius.
Di bidang pendidikan, capaian harapan lama sekolah mencapai 13,84 tahun atau melampaui target. Namun, Pansus menyoroti belum meratanya layanan pendidikan, termasuk fasilitas bus sekolah yang baru menjangkau lima kecamatan serta masih banyaknya siswa yang bersekolah di luar daerah.
Pada sektor kesehatan, ia menambahkan umur harapan hidup mencapai 73,44 tahun atau 106,13 persen dari target, tetapi masih berada di bawah standar nasional. Pansus merekomendasikan peningkatan mutu layanan kesehatan dan sarana prasarana.
Selain itu, DPRD KSB juga menyoroti meningkatnya persoalan sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta maraknya penyakit masyarakat, termasuk narkotika dan judi online. Pemerintah daerah diminta memperkuat regulasi dan meningkatkan upaya pencegahan, termasuk pembentukan Komite AIDS.
Di sektor lingkungan, kinerja pengelolaan persampahan baru mencapai 50,08 persen dari target 60 persen. Pansus mendorong inovasi pengolahan sampah modern dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap Kecamatan.
Sementara pada sektor ketenagakerjaan, meski capaian indikator melampaui target, masih ditemukan masalah kualitas tenaga kerja dan keterbatasan lapangan kerja. DPRD mendorong penguatan pelatihan vokasional dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK).
Di bidang pariwisata, capaian kinerja sebesar 75 persen dinilai masih membutuhkan perbaikan. Minimnya infrastruktur dan belum optimalnya peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menjadi perhatian utama. DPRD juga mendorong peningkatan akses jalan menuju destinasi unggulan seperti Mantar.
Secara keseluruhan, Pansus menegaskan bahwa, rekomendasi yang disampaikan harus menjadi acuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pembangunan, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat ke depan. (WS.01)
