Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meningkatkan realisasi pendapatan daerah, Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari capaian administratif semata.
Pandangan umum Fraksi Gerindra tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksi, Riyan Maulana, S.AP., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa, (10/6/2026).
Menurut Fraksi Gerindra, ukuran utama keberhasilan pelaksanaan APBD adalah sejauh mana anggaran yang dikelola mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan mendorong terwujudnya visi KSB Maju Luar Biasa menuju transformasi kesejahteraan masyarakat.
Salah satu sorotan utama fraksi adalah terkait akurasi perencanaan dan penganggaran daerah. Gerindra mencatat realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 150,48 persen dari target yang ditetapkan. Di sisi lain, APBD yang pada awalnya diproyeksikan mengalami defisit justru berakhir dengan surplus dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam jumlah besar.
“Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan akurasi penganggaran daerah,” tegas Riyan Maulana.
Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan penyebab tingginya selisih antara target dan realisasi pendapatan serta langkah konkret yang akan dilakukan agar perencanaan anggaran ke depan lebih realistis dan akurat.
Selain itu, Gerindra juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut fraksi, kondisi tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang masih perlu diperkuat, terutama dalam upaya mewujudkan transformasi ekonomi di luar sektor pertambangan.
Ia juga menaruh perhatian terhadap sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pelaporan omzet dan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor perhotelan serta pengelolaan retribusi daerah.
“Temuan yang terjadi berulang pada aspek pendapatan harus menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah,” ujar Riyan.
Pada sektor infrastruktur, Gerindra mengapresiasi realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang mencapai 96,84 persen. Namun demikian, fraksi mengaku masih menerima berbagai keluhan masyarakat terkait genangan air hujan di sejumlah titik di wilayah Taliwang, seperti kawasan Arab Kenangan, sekitar SDIT Muhammadiyah dan Simpang Berang.
Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
Sorotan lainnya diarahkan pada efektivitas Program KSB Maju, khususnya sektor pertanian dan peternakan. Gerindra mencatat capaian sasaran Program KSB Maju Tani Ternak dilaporkan mencapai 100 persen, sementara realisasi anggarannya hanya sebesar 35,17 persen dari pagu yang tersedia.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan lebih rinci mengenai ukuran keberhasilan program dan dampaknya terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, serta kesejahteraan petani dan peternak.
“Pertanggungjawaban APBD harus lebih menekankan outcome dan perubahan yang dihasilkan, bukan hanya jumlah penerima manfaat atau capaian administratif program,” kata Riyan.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti efektivitas Program KSB Maju UMKM. Fraksi mendukung upaya pemberdayaan UMKM, namun menegaskan bahwa program tersebut harus mampu melahirkan pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing, bukan sekadar meningkatkan jumlah penerima bantuan.
Gerindra mengingatkan adanya rekomendasi BPK kepada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan agar meningkatkan pengendalian serta pengawasan terhadap pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, fraksi meminta pemerintah memperkuat pendampingan, pembinaan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaku UMKM, termasuk memperkuat sinergi antarperangkat daerah melalui gerakan bela beli produk lokal.
Menutup pandangan umumnya, dia meminta seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan dapat dijawab secara jelas, terukur dan berbasis data oleh pemerintah daerah dalam jawaban resmi Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Dia berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi juga menjadi momentum evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, dan efektivitas program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat. (WS.01)
