Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Namun demikian, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah memperkuat efektivitas pengelolaan anggaran, mempercepat tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta mengoptimalkan pemanfaatan kas daerah yang mencapai lebih dari Rp1,17 triliun.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, H. Basuki AR, SE, dalam Rapat Paripurna ke-12 DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Masa Sidang III Tahun Dinas 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, ia menilai capaian Pemkab Sumbawa Barat sepanjang 2025 sangat baik. Selain kembali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan NTB, daerah juga berhasil mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp2,88 triliun atau 150,48 persen dari target yang ditetapkan.
“Ini merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Prestasi ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan,” ujar Basuki.
Meski memberikan apresiasi, dia menyampaikan sejumlah catatan kritis. Salah satunya terkait tindak lanjut rekomendasi BPK yang dinilai perlu segera dituangkan dalam peta jalan (roadmap) yang jelas, lengkap dengan target waktu penyelesaian, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan.
Ia juga meminta pemerintah daerah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran agar pelaksanaan program tidak menumpuk pada triwulan terakhir yang berpotensi memengaruhi kualitas hasil pembangunan.
Selain itu, dia menyoroti tingginya realisasi pendapatan transfer di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat pada 2025. Mereka meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan transfer ke Kabupaten Sumbawa Barat mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
Dalam aspek neraca keuangan daerah, ia menaruh perhatian pada kewajiban jangka pendek pemerintah daerah yang tercatat sebesar Rp14,61 miliar. Nilai tersebut memang menurun 66,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp43,66 miliar, namun Golkar meminta penjelasan rinci mengenai bentuk kewajiban tersebut, pihak yang berhak menerima pembayaran, serta jadwal pelunasannya.
Sorotan lain diarahkan pada besarnya aset lancar berupa kas daerah yang mencapai Rp1,177 triliun per 31 Desember 2025. Menurutnya, tingginya saldo kas menunjukkan kemampuan fiskal daerah yang kuat, namun dana tersebut harus segera dikonversi menjadi program-program pembangunan yang mampu mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
“Saldo anggaran lebih yang besar harus dapat direalisasikan dalam program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat,” tegas Basuki.
Ia juga mendorong pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait aset pada PT DMB melalui koordinasi dengan para pemegang saham pemerintah daerah agar aset tersebut dapat menjadi aset produktif yang memberikan manfaat ekonomi.
Pada sektor pembangunan daerah, ia menyatakan tetap mendukung berbagai program unggulan pemerintah seperti KSB Maju dan KSB Maju Luar Biasa. Ia bahkan mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis kerakyatan yang dipadukan dengan konsep kawasan wisata konvensional melalui pendekatan zonasi khusus seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di NTB.
Sementara di sektor peternakan, ia mengusulkan pengembangan industri peternakan berbasis kawasan dengan melibatkan badan usaha profesional dan berpengalaman agar mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Di akhir pandangannya, dia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat. Ia juga menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
“WTP yang diraih untuk ke-12 kalinya harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, menutup ruang penyimpangan anggaran, dan memastikan APBD benar-benar hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat,” pungkas Basuki. (WS.01)
