Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Anggota DPRD Provinsi NTB, Fakhruddin Rob, menyatakan siap memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat Desa Kokarlian, Kecamatan Poto Tano, setelah dihujani aspirasi saat menggelar sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) NTB Tahun 2026 tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Kokarlian, Selasa (18/2/2026).
Dalam pertemuan yang dihadiri ratusan warga tersebut, berbagai persoalan pertanian mengemuka, mulai dari belum optimalnya pemanfaatan embung, ketidakstabilan harga hasil pertanian, hingga infrastruktur jalan yang dinilai memengaruhi distribusi dan harga komoditas saat panen.
Fakhruddin menegaskan, DPRD NTB harus hadir dalam menyelesaikan persoalan petani sebagai bagian dari tanggung jawab memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kami akan selalu hadir untuk menyerap dan mendengarkan langsung keluhan petani, karena keberadaan kami untuk membawa kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia juga mendorong petani Kokarlian memanfaatkan kehadirannya di DPRD NTB sebagai peluang untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan. Menurutnya, petani yang kuat dan berdaya tidak terlepas dari peran pemerintah dan DPRD dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
“Semoga petani Kokarlian bisa memanfaatkan ini sebagai peluang pemberdayaan agar petani bisa naik kelas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Kokarlian, Anasrullah, mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi Raperda tersebut. Ia menyebut kegiatan itu penting karena mayoritas masyarakat Kokarlian bergantung pada sektor pertanian dan peternakan.
Menurutnya, sekitar 92 persen penduduk desa bekerja sebagai petani dan peternak. Saat ini terdapat 18 kelompok tani yang mengelola sekitar 1.200 hektare lahan kering untuk komoditas jagung dan palawija.
“Kami mengelola lahan kering. Kami memiliki 18 kelompok tani yang mengelola 1.200 hektare lahan jagung dan palawija di desa ini,” jelasnya.
Anasrullah berharap Fakhruddin dapat menyampaikan berbagai persoalan tersebut kepada pemerintah daerah, khususnya terkait pemanfaatan embung yang belum maksimal, stabilisasi harga pertanian, serta peningkatan infrastruktur jalan guna mendukung distribusi hasil panen.
Ia menegaskan, berbicara tentang petani berarti berbicara tentang kehidupan dan kemanusiaan, karena sektor pertanian menjadi tonggak utama perekonomian masyarakat desa.
Dengan adanya sosialisasi tersebut, warga berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan konkret yang berpihak pada petani dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kokarlian ke depan. (WS.01)
