Warta Sumbawa, Sumbawa Barat — Bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah, menyambut kunjungan kerja Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka koordinasi keterbukaan informasi publik, Kamis (9/4/2026), di Graha Fitrah, Kompleks Kemutar Telu Center (KTC), Taliwang.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua KI NTB, Sahnam, bersama jajaran komisioner, yakni Husna Fatayani dan Armansyah Putra, serta sekretariat KI NTB. Bupati hadir didampingi Asisten Administrasi Umum Setda KSB, Syaifuddin.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menyebut keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi energi positif dalam membangun kepercayaan masyarakat.
“Dengan jumlah penduduk lebih dari 150 ribu jiwa yang heterogen, keterbukaan informasi menjadi kunci menjaga harmonisasi sosial dan stabilitas daerah,” ujarnya.
Bupati juga memaparkan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat komunikasi publik, salah satunya melalui penataan kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika. Saat ini, status Dinas Kominfo telah meningkat dari tipe C menjadi tipe A, dengan penambahan bidang khusus Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
Selain itu, inovasi Forum Pelayanan Setara Inklusif Andalan (YASINAN) disebut sebagai praktik baik keterbukaan informasi di daerah. Forum yang telah berjalan selama 13 tahun tersebut menjadi ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, di mana aspirasi hingga kritik dapat disampaikan secara langsung dan ditindaklanjuti secara cepat.
Forum YASINAN yang digelar rutin setiap malam Jumat juga mengadopsi nilai kearifan lokal dan gotong royong, serta disiarkan melalui platform digital untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Program ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
Lebih lanjut, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus dilakukan, baik di tingkat perangkat daerah maupun desa, guna memastikan layanan informasi publik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, Ketua KI NTB, Sahnam, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Ia menekankan pentingnya adaptasi penyampaian informasi di era digital, di mana masyarakat kini lebih tertarik pada konten berbasis audio visual.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik dengan instrumen penilaian yang lebih komprehensif. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tujuan utama keterbukaan informasi bukanlah sekadar meraih penghargaan, melainkan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Komisioner Bidang Kelembagaan KI NTB, Armansyah Putra, turut mengapresiasi capaian PPID di Kabupaten Sumbawa Barat yang dinilai konsisten dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi. Ia mendorong agar penguatan sumber daya manusia terus dilakukan guna menjaga kualitas layanan informasi.
Sementara itu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Husna Fatayani, menilai komitmen pimpinan daerah menjadi faktor utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berkualitas. Ia menegaskan bahwa transparansi harus dilakukan secara terukur, dengan membedakan informasi yang wajib diumumkan dan yang dikecualikan melalui uji konsekuensi.
Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), optimalisasi kanal layanan informasi, serta penyusunan laporan tahunan sebagai bagian dari kesiapan menghadapi Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026.
Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Komisi Informasi Provinsi NTB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (WS.01)
