Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah ke Kecamatan Taliwang, pada Rabu, (21/1/2026). Kunjungan tersebut mengungkap berbagai persoalan infrastruktur, mulai dari drainase yang belum berfungsi optimal, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum tuntas, hingga gangguan fasilitas penerangan akibat kerusakan travo listrik.
Kunjungan kerja yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 14.00 Wita ini dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD KSB, H. Basuki AR, S.E., didampingi Sekretaris Komisi H. Riyadi, S.E., serta anggota Komisi III, yakni Santri Yusmulyadi, S.T., Baharung, dan Rick Kamaluddin. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2025.
Dalam peninjauan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ketua Komisi III DPRD KSB H. Basuki menjelaskan bahwa, komisi III menemukan proyek pembangunan drainase lingkungan di kawasan KTC yang belum rampung dan tidak berfungsi maksimal. Air masih terlihat tergenang, karena pembangunan saluran tidak memperhatikan elevasi. Selain itu, ukuran saluran pembuang dan gorong-gorong di sejumlah titik, termasuk di depan Dinas Sosial dan Telaga Baru, dinilai terlalu kecil dan tidak sesuai dengan debit air, sehingga memicu genangan bahkan banjir di permukiman warga.
Menurutnya, Komisi III juga mencatat masih adanya gorong-gorong yang terhambat oleh pipa PDAM serta saluran yang belum tembus ke sungai. Di Kelurahan Bugis, air di saluran kiri dan kanan jalan masih tergenang akibat saluran pembuang lebih tinggi sekitar 30–40 sentimeter. Kondisi ini diperparah dengan saluran di samping Toko Masalembo yang belum memiliki penutup sehingga menimbulkan bau tidak sedap bagi masyarakat sekitar.
Selain persoalan drainase, lanjutnya, Komisi III menyoroti pembangunan trotoar di kawasan KTC. DPRD mendorong agar aspek estetika lebih diperhatikan, terutama untuk mendukung aktivitas masyarakat seperti Car Free Day dan jogging track. Dia juga menilai masih kaburnya pembagian kewenangan antara Dinas PUPR dan Dinas Perkim dalam pembangunan drainase di KTC dan Kelurahan Bugis.
Pada sektor perumahan, Komisi III DPRD KSB meninjau langsung beberapa titik program RTLH di Kecamatan Taliwang. Hasilnya, program RTLH Tahun 2025 diketahui masih berjalan hingga Januari 2026. Komisi III menemukan masih banyak rumah panggung berdinding anyaman bambu yang diharapkan dapat terakomodir dalam program RTLH Tahun 2026. DPRD turut menampung aspirasi warga agar pembangunan rumah yang masih dalam proses dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh hunian yang layak.
Sementara itu, ia menambahkan di bidang perhubungan, Komisi III menemukan dua unit travo listrik di kawasan KTC dalam kondisi rusak yang mengakibatkan lampu penerangan jalan padam selama beberapa hari. Selain itu, masih terdapat sejumlah kabel bawah tanah yang belum terpasang akibat adanya proyek drainase yang sedang berlangsung.
Atas berbagai temuan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Perhubungan. RDP tersebut akan membahas realisasi fisik dan anggaran tahun 2025 serta program dan kegiatan tahun anggaran 2026, sebagai langkah tindak lanjut untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sumbawa Barat. (WS.01)
