Warta Sumbawa, Sumbawa Barat — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Kaharuddin Umar menyoroti lemahnya perencanaan sejumlah proyek pemerintah daerah yang dinilai berdampak pada keterlambatan pelaksanaan, terutama menjelang akhir tahun anggaran. DPRD pun meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek yang berjalan.
Menurut Ketua DPRD KSB, salah satu penyebab utama keterlambatan adalah proses perencanaan dan tender yang dilakukan terlalu lambat. Ia menegaskan, perencanaan seharusnya sudah dimulai sejak penetapan anggaran agar pelaksanaan proyek tidak terkejar waktu. “Proses tender dan perencanaan harus dilakukan lebih awal ketika anggaran ditetapkan untuk menghindari keterlambatan,” ujarnya kepada awak media, Jumat (19/12/2025).
Ia juga menyoroti sejumlah proyek strategis, seperti pembangunan Pasar Taliwang dan proyek drainase di Kota Taliwang, yang dinilai belum direncanakan secara matang. Salah satu persoalan krusial adalah belum dipikirkannya secara serius saluran akhir pembuangan drainase. “Semua proyek dibuat tanpa perencanaan yang matang,” ungkapnya.
Atas kondisi tersebut, Ketua DPRD meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh. DPRD, kata dia, melihat masih banyak proyek pemerintah yang gagal dari sisi perencanaan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan.
Selain itu, ia mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar setiap rencana pembangunan disertai perencanaan yang matang dan dikerjakan lebih awal. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun anggaran. Ia juga menekankan peran dinas teknis dan konsultan pengawas agar lebih aktif mengontrol kontraktor di lapangan.
“Kami minta dinas dan konsultan pengawasan benar-benar mengawasi pelaksanaan proyek, baik dari sisi spesifikasi maupun kualitas. Di lapangan, semuanya terlihat sama, sulit dibedakan mana pengawas dan mana kontraktor,” tegasnya.
Untuk mencegah keterlambatan dan menekan potensi penyimpangan, ia menilai dinas terkait harus rutin turun ke lapangan guna memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi, memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tenaga kerja, serta kualitas proyek. “Harapannya ke depan, perencanaan proyek di KSB bisa dilakukan lebih awal dan lebih matang sehingga menghasilkan kualitas pembangunan yang baik,” pungkasnya.
Untuk memberikan keberimbangan, media ini sudah mengkonfirmasi ke pihak pemerintah daerah, namun sampai saat ini tidak ada yang menanggapi dan memberikan pernyataan. (WS.01)
