Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumbawa Barat menyatakan dapat menerima Raperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan sejumlah catatan kritis. Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memastikan setiap tambahan anggaran benar-benar memberi manfaat besar bagi masyarakat.
Pandangan umum Fraksi PKS disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Sumbawa Barat, Selasa 8 Juli 2026 oleh Muhammad Rizyal.
Ia mengapresiasi perubahan APBD sebagai instrumen penting untuk menyesuaikan dinamika pembangunan. Namun menegaskan perubahan APBD tidak boleh sekadar penyesuaian angka. Harus menjadi momentum koreksi program yang kurang efektif dan mempercepat penyelesaian persoalan mendasar masyarakat.
Soroti Kenaikan Belanja Rp541 Miliar
Fraksi PKS mencermati kenaikan belanja daerah yang cukup signifikan, dari Rp1,711 triliun menjadi Rp2,252 triliun atau bertambah Rp541,05 miliar.
Kenaikan itu diikuti perubahan komposisi. Belanja pegawai turun Rp53,68 miliar, sementara belanja barang dan jasa melonjak Rp292,95 miliar. Dia mempertanyakan dasar kebijakan lonjakan tersebut dan meminta penjelasan rinci program, kegiatan, dan objek belanja.
Ia juga menyoroti peningkatan belanja hibah Rp40,71 miliar dan munculnya belanja bantuan sosial Rp35,63 miliar yang sebelumnya tidak dialokasikan. Pengelolaannya diminta dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan terhindar dari konflik kepentingan.
Di sisi lain, dia mengapresiasi peningkatan belanja modal Rp238,37 miliar, khususnya untuk jalan, jaringan, irigasi, gedung, dan peralatan. Ini sejalan dengan misi “KSB Maju dalam Infrastruktur Dasar dan Konektivitas”.
Minta Strategi PAD Lebih Konkret dan Terukur
Pada aspek pendapatan, Fraksi PKS mengapresiasi arah kebijakan penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, pengelolaan dana transfer, dan diversifikasi. Namun menilai kebijakan tersebut masih normatif dan belum menggambarkan langkah strategis konkret.
Ia menyoroti akar persoalan PAD seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, sempitnya basis data, kebocoran penerimaan, dan belum optimalnya teknologi informasi. Pemda diminta menyampaikan strategi operasional seperti pemutakhiran data wajib pajak, integrasi data, sistem pembayaran elektronik, dan pengawasan berbasis teknologi.
Dia juga meminta diversifikasi pendapatan lebih inovatif, tidak terbatas pada pariwisata dan aset, tetapi juga optimalisasi BUMD, BLUD, dan ekonomi digital.
Prioritaskan Belanja yang Menyentuh Kebutuhan Dasar
Fraksi PKS menegaskan belanja daerah hendaknya lebih diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi kerakyatan, UMKM, ketahanan pangan, lapangan kerja, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.
Beberapa poin lain yang disorot: penurunan belanja modal tanah Rp19,03 miliar, penurunan belanja bantuan keuangan Rp24,31 miliar yang dikhawatirkan menghambat pembangunan desa, serta kenaikan signifikan di beberapa SKPD seperti Dinas Koperasi 205% dan Dinas Perkim 212%. Fraksi PKS meminta penjelasan urgensi, target, dan indikator kinerjanya.
Fraksi PKS juga menyoroti infrastruktur yang belum optimal, seperti jaringan irigasi dan embung yang belum bisa dimanfaatkan karena kendala fungsi dan konektivitas.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara amanah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya. (WS.01)
