Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbawa Barat mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam menyusun APBD-P 2026, namun menyoroti pendapatan daerah yang stagnan dan waktu realisasi belanja yang semakin sempit.
Pandangan umum Fraksi Golkar dibacakan pada Rapat Paripurna ke-21 DPRD Sumbawa Barat, 6 Juli 2026 oleh H. Rivai sebagai juru bicara partai Golkar.
Ia mencatat pendapatan daerah pada PAPBD 2026 ditargetkan Rp1.155.081.455.490. Angka itu terdiri dari PAD Rp270.909.575.218, Pendapatan Transfer Rp785.829.317.772, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp98.342.562.500.
Meski memberi apresiasi positif, Fraksi Golkar menilai komponen pendapatan mengalami stagnan bila dibandingkan dengan pendapatan pada APBD murni 2026.
“Belanja Naik, Waktu Tinggal 150 Hari,
Di sisi belanja, Fraksi Golkar mencatat kenaikan signifikan. Belanja daerah pada PAPBD 2026 mencapai Rp2.252.410.830.422, naik dari APBD murni Rp1.711.359.123.916.
Ia mengapresiasi pemenuhan porsi belanja sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022. Namun mengingatkan pemerintah daerah agar bekerja sungguh-sungguh dan efektif merealisasikan belanja, mengingat waktu kalender kerja kurang lebih tinggal 150 hari.
Untuk pembiayaan daerah, SILPA tahun sebelumnya diproyeksikan Rp1.144.729.374.932 dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah Rp47,4 miliar. Ia meminta penjelasan kemana saja penyertaan modal tersebut akan diberikan.
Catatan Kritis: Transfer Pusat Turun dan Harga Gas Subsidi
Dia juga menyoroti penurunan penerimaan pendapatan daerah, seperti dana transfer pusat yang mengalami penurunan. Salah satu contoh, penerimaan deviden dari Bank NTB ditarget hanya Rp10 miliar, padahal informasi yang diterima Fraksi Golkar deviden tahun ini lebih besar dari Rp10 miliar.
Selain isu anggaran, Fraksi Golkar menyoroti perkembangan di masyarakat. Di antaranya kelangkaan dan tingginya harga gas subsidi 3 kg yang berkisar Rp40 ribu sampai Rp50 ribu, padahal diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Ia meminta penjelasan solusi yang telah diambil Pemda melalui OPD teknis.
Dia juga menyoroti kebersihan lingkungan di sekitar KTC yang menjadi pusat pemerintahan. Kondisinya dinilai kurang indah padahal Sumbawa Barat sebentar lagi menjadi tuan rumah beberapa cabang olahraga PORPROV.
Terakhir, ia berharap pemerintah daerah memberikan insentif layak kepada kepala lingkungan dan ketua RT, mengingat peran luas mereka sebagai motivator penggerak partisipasi masyarakat. (WS.01)
