Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat menyampaikan apresiasi sekaligus kritik konstruktif terhadap langkah tegas Kapolda Nusa Tenggara Barat dalam upaya membersihkan institusi kepolisian dari penyalahgunaan narkoba.
Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa Barat, Indra Dwi Herfiansyah, menegaskan bahwa, komitmen pemberantasan narkoba di tubuh Polri harus dimaknai lebih dari sekadar tindakan penindakan, tetapi juga pembenahan sistem pengawasan internal.
“Kami mengapresiasi ketegasan Kapolda NTB. Namun, langkah ini harus diikuti evaluasi serius terhadap mekanisme kontrol internal yang terbukti masih memiliki celah,” ujarnya.
Menurut HMI, kasus penetapan tersangka narkoba yang melibatkan pejabat Kapolres dan Kasat Narkoba di Polres Bima Kota menjadi indikator bahwa persoalan narkoba di institusi kepolisian bukan semata masalah individu, melainkan persoalan struktural.
“Peristiwa ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pembinaan internal belum berjalan optimal. Jika pengawasan kuat, pelanggaran serius seperti ini seharusnya dapat dicegah sejak dini,” tegas Indra.
Ia juga menambahkan bahwa, kejadian tersebut harus menjadi peringatan serius bagi institusi kepolisian secara menyeluruh. Menurutnya, potensi terjadinya kasus serupa tidak dapat dikesampingkan di wilayah lain apabila mekanisme pengawasan internal tidak diperkuat.
“HMI memandang bahwa sangat mungkin hal serupa terjadi di Polres lainnya jika evaluasi dan pembenahan tidak dilakukan secara sistematis. Karena itu, langkah bersih-bersih internal harus dijalankan secara konsisten, transparan, dan tanpa tebang pilih. Dan integritas institusi, tidak cukup dijaga melalui pernyataan sikap, tetapi melalui reformasi sistemik.,” lanjutnya.
HMI menegaskan bahwa peredaran narkoba tidak hanya merusak kredibilitas institusi penegak hukum, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa. Oleh sebab itu, komitmen pemberantasan narkoba, baik di internal kepolisian maupun di tengah masyarakat, harus menjadi prioritas bersama.
Sebagai bagian dari social control dan bentuk kepedulian terhadap penguatan institusi negara, HMI Cabang Sumbawa Barat menyampaikan beberapa masukan dan rekomendasi :
1. Penguatan Sistem Pengawasan Internal, Memperketat mekanisme pengawasan, termasuk audit berkala terhadap personel di unit-unit strategis, khususnya yang berkaitan dengan penanganan narkotika.
2. Transparansi Penegakan Disiplin dan Hukum, Proses hukum terhadap pelanggaran oleh anggota Polri harus terbuka untuk publik guna menjaga kepercayaan masyarakat.
3. Evaluasi Pola Rekrutmen dan Pembinaan Personel Penanaman nilai integritas, etika profesi, dan ketahanan moral perlu diperkuat sejak tahap pendidikan hingga penugasan.
4. Penerapan Sanksi Tegas dan Konsisten, Tidak boleh ada ruang toleransi terhadap pelanggaran yang mencederai marwah institusi.
5. Pendekatan Pencegahan Berbasis Sistem, Pencegahan penyalahgunaan narkoba di internal institusi harus menjadi kebijakan strategis, bukan sekadar respons atas kasus.
HMI menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, perang terhadap narkotika harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk di lingkungan aparat negara.
“Kepercayaan publik adalah aset utama institusi. Ketegasan Kapolda NTB harus menjadi pintu masuk reformasi pengawasan internal yang lebih kuat dan berkelanjutan,” tutup Indra. (WS.01)
Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat menyampaikan apresiasi sekaligus kritik konstruktif terhadap langkah tegas Kapolda Nusa Tenggara Barat dalam upaya membersihkan institusi kepolisian dari penyalahgunaan narkoba.
