Warta Sumbawa, Sumbawa Barat — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) H. Basuki AR, SE menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menertibkan sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah dari kendaraan bermotor berplat luar daerah yang beroperasi di wilayah NTB.
Menurut H. Basuki, potensi pajak kendaraan bermotor dari kendaraan plat luar cukup besar, terutama yang beroperasi di kawasan proyek besar seperti Batu Hijau Project. Namun demikian, ia menegaskan bahwa Pemprov NTB harus memiliki komitmen agar dana hasil optimalisasi pajak tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan daerah penghasil.
Ia menyoroti dampak negatif dari operasional kendaraan plat luar, khususnya truk Over Dimension Over Loading (ODOL), yang dinilai telah menyebabkan kerusakan berat pada sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Sumbawa Barat. Salah satu ruas yang disebutkan mengalami kerusakan parah adalah jalan Maluk–Talonang.
Basuki menilai selama ini keberadaan kendaraan dan perusahaan plat luar tersebut belum memberikan kontribusi nyata bagi daerah, selain justru mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Kondisi ini, menurutnya, sangat merugikan masyarakat setempat yang sehari-hari menggunakan akses jalan tersebut.
“Kami mendukung upaya penertiban dan optimalisasi pajak kendaraan plat luar. Namun pemerintah provinsi harus segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak, terutama yang terdampak langsung oleh aktivitas truk-truk proyek,” tegasnya.
Ia berharap pada tahun ini Pemerintah Provinsi NTB dapat segera merealisasikan perbaikan ruas jalan yang rusak akibat aktivitas kendaraan berat, sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus keadilan bagi Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah yang menanggung dampak operasional tersebut. (WS.01)
