Warta Sumbawa, Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan perubahan APBD 2026 dengan total anggaran Rp. 2.299.810.830.422. Angka ini naik Rp 588,45 miliar atau 34,39% dibanding APBD murni Rp1,71 triliun.
Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUPA-PPAS itu disampaikan Bupati H. Amar Nurmansyah pada Sidang Paripurna ke-18 DPRD Sumbawa Barat, Selasa, 23 Juni 2026.
Bupati mengatakan, kenaikan terbesar ada di sisi belanja daerah. Total belanja diproyeksikan Rp 2,25 triliun, naik 31,56% atau Rp 540,05 miliar dari APBD murni Rp 1,71 triliun. Sementara target pendapatan daerah naik 6,53% menjadi Rp1,155 triliun, bertambah Rp 70,81 miliar dari sebelumnya Rp 1,084 triliun.
Fokus ke Infrastruktur, Pendidikan, dan Program Unggulan
Belanja daerah diarahkan untuk memenuhi belanja wajib, mendukung program unggulan “Kartu Sumbawa Barat Maju” dan “Sumbawa Barat Maju Luar Biasa”, serta prioritas pembangunan daerah.
Dia juga menjelaskan, pemerintah juga menetapkan alokasi wajib sesuai aturan: belanja pegawai 28,75% atau Rp 647,26 miliar, di bawah batas 30%; belanja pendidikan 20,48% atau Rp 461,08 miliar, di atas minimal 20%; dan belanja infrastruktur pelayanan publik 55% atau Rp 965,31 miliar, jauh di atas minimal 40%.
Tema: Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Inklusif
Penyusunan KUPA-PPAS 2026 mengacu pada tema RKPD 2026 “Memperkokoh Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema ini selaras dengan visi RPJMD 2025-2029 “Terwujudnya KSB Maju Luar Biasa Menuju Transformasi Kesejahteraan Masyarakat Sumbawa Barat”.
Ia menuturkan, dari sisi makro, Bupati mencatat ekonomi Sumbawa Barat terkontraksi 3,01% tahun ini. Namun ekonomi non-tambang justru tumbuh pesat 105,77%. Ketergantungan pada tambang juga menurun dari 84,61% di 2024 menjadi 69,68% di 2025.
IPM Sumbawa Barat 76,46 poin, tertinggi di NTB dan di atas nasional 75,90 poin. Angka kemiskinan 10,98%, di bawah provinsi 11,38%. Kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 0,92% di 2024 jadi 0,40% di 2025.
“Untuk menutup defisit, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan Rp1,144 triliun, bersumber dari SILPA APBD 2025. Sementara penyertaan modal daerah ditarget Rp48,4 miliar,” jelasnya.
Ia meminta masukan DPRD untuk penyempurnaan rancangan ini agar program/kegiatan 2026 bisa berjalan optimal dan pelayanan ke masyarakat semakin membaik. (WS.01)
